undang undang perikanan. 2013. undang undang perikanan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 pelaksanaan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang perizinan usaha pembudidayaan ikan; Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. 05 Agustus 2010. Pengaturan Pembudidayaan Ikan diperlukan karena merupakan pendelegasian dari Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengatur ruang lingkup perikanan yang merupakan penjelasan segala hal yang terkait dengan perikanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dinyatakan bahwa Undang-Undang ini berlaku: 1. Diantara wacana politik ekonomi perikanan dan kelautan adalah 1) perjuangan Konsepsi Archipelago sesuai deklarasi Desember 1957, 2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. Sejumlah substansi aturan dinilai akan memberikan persepsi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG P E R I K A N A N DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (5) Uu 31-2004 Tentang Perikanan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 01 Agustus 2019 Dilihat : 14508. 2. 9/PERMEN-KP/2020, BN. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan mengganti dengan Undang-Undang yang baru. Pengelolaan perikanan Danau Tempe di Kabupaten Wajo yang ramah lingkungan harus berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang PLH dan Undang-Undang Perikanan. pengelolaan bersama dalam sistem pengelolaan zonasi diberikan izin hak perikanan dari Gubernur Prefektur sesuai dengan Undang-Undang Perikanan. ), dan Rajungan (Portunus spp. Khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan . 104); 3. undang-undang. Target itu terlihat realistis, karena ada waktu sekitar 3-4 tahun dari sekarang Target tersebut ditetapkan, melihat hasil produksi udang pada 2020 yang. Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari III Lt. Undang-Undang dan lebih dari 1. SMS/WA : 085155066343 (SIRATU) Email : ppnratu. 31/2004 tentang Perikanan sudah menjadi pelindung dan sekaligus pengayom untuk sektor kelautan dan perikanan. polri. Undang-Undang dirubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan perikanan saat dan masa yang akan datang. Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore For The Extradition of Fugitives) Dokumen :. (2). Pasal 76A dan ayat (4) jo. Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-undang No. 16 Jakarta Pusat DKI Jakarta email : humas. Pegawai perikanan darat dan timbalan. Seperti tercantum dalam Pasal 20 sampai Pasal 23. peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 45/permen-kp/2017 tentang pelaksana tugas dan pelaksana harian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan. Tindak pidana di bidang perikanan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dimana hanya terdapat dua macam delik, yaitu: delik kejahatan dan delik pelanggaran. PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN. Solusi. UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Unduh. Dengan adanya undang-undang perikanan ini seharusnya dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan perikanan seperti yang diharapkan. UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 317 AKTA PERIKANAN 1985 SUSUNAN SEKSYEN BAHAGIAN I PERMULAAN Seksyen 1. dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1) jo. Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap 3(1): 32-40, Juni 201 8 33. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2006. Perikanan budidaya dan Perikanan tangkap dengan pemanfaatan potensi perairan laut merupakan kegiatan usaha penting dalam proses produksi untuk. Undang-undang No. Pelaksanaan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan terkait Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Yang Mengganggu dan Merusak keberlanjutan sumber daya Ikan di wilayah Perairan Mempawah belum efektif dilaksanakan dikarenakan masyarakat yang hendak mendapatkan secara optimal karena secara ekonomi lebih. UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 27 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27. perikanan tangkapnya. 45 Tahun 2009. Dalam melakukan pengelolaan perikanan ramah lingkungan, t erdapat peraturan dalam UU PLH dan UU Perikanan. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. Undang-Undang No 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Perikanan budidaya baik perikanan air tawar, air payau dan air laut sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Pertama, rumusan Pasal 27 angka 10 UU Cipta Kerja mempertahankan Pasal 30 UU Perikanan yang membuka akses penangkapan ikan oleh kapal ikan asing di ZEE Indonesia. Dasar hukum Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan adalah: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah. Rodrigo F. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Lidkadja & Daniel F. 6/MEN/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di Bidang Kelautan. Landasan Yuridis. 5234. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang No 7 tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Undang-undang perikanan sebagai payung hukum masalah perikanan di Indonesia tentunya membahas mengenai persoalan pencurian ikan yang terjadi di Indonesia. Undang-undang (UU) NO. Pegawai perikanan dan timbalan pega wai perikanan. 8. : Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat 1 jo pasal 20 ayat 1 serta pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 Undang-undang Dasar; 2. Aturan. Tribratanews. T. E. Dalam Naskah Akademik ini secara ringkas disajikan kajian dan pemikiran yang berkaitan dengan bagi hasil perikanan meliputi aturan hukum, proses pelaksanaan dan hambatan pelaksanaan serta aspek penting yang perlu2. Bidang Pertanian dan Bidang Kelautan C. yang berbeda signifikan hanyalah dihapusnya aturan mengenai SIUP, SIPI dan SIKPI. : 700 Kali Tayang. Keterangan : Beberapa pasal dalam Undang-Undang No. UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. :Pemantauan dan evaluasi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang. Sedangkan dalam Undang-Undang Perikanan penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEEI paling lama tujuh hari. Indonesia mempunyai hak berdaulat pada jalur yang berbatasan dengan laut Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang. Pasal 45. Undang-undang (UU) tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan. Berlaku. 5 tahun 1983, maka berarti makin bertambah luas wilayah perikanan Indonesia. id: 10 HLM. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang. Meski Undang-Undang Perikanan telah disahkan DPR tanggal 15 September 2004, tetapi sampai sekarang belum dilengkapi dengan peraturan pemerintah maupun keputusan menteri. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengatur tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya kepada. 3299, website depkumham. Tribratanews. UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan menggantikan dan mencabut UU 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Ditetapkan Tanggal. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan. 27 Tahun 2007 Tentang. "Berdasarkan hasil penghitungan pungutan cukai yang seharusnya dibayar,. huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perikanan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai. Mengingat : 1. June 2017. Berlangganan Pro. No. Pejabat Undang-Undang bertanggungjawab memberi khidmat nasihat perundangan kepada Jabatan dalam perkara berkaitan pemuliharaan, pengurusan dan pemajuan sektor perikanan di Malaysia. By adminyl. go. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. berdasar Undang-Undang Perikanan ini. 4. Undang-undang Perikanan dan Perubahannya (Edisi Terbaru) diterbitkan oleh Belbuk. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN 1. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( selanjutnya disingkat KUHAP 1981 ) dapat dikatakan merupakan Criminal Justice System Model, yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu. Website Resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan | Official Website of The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries Republic Of Indonesia. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kata Kunci : Implementasi, Undang-Undang, Usaha, Perikanan, Berkelanjutan . Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Mekanisme Pengawasan Undang-Undang No. mengatur tentang: a. Peraturan Menteri. Ia mendesak pula revisi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar sejalan dengan cita-cita UU No. E. (2) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana denda tanpa subsider kurungan pengganti tidak tepat karena tidak menjangkau aspek keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum. UU 31/2004 ttg Perikanan; UU 27/2007 ttg WP3K; UU 45/2009 tt Perubahan UU 31/2004; UU 1/2014 tentang Perubahan Atas UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 2. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. prl@kkp. Akibatnya, undang-undang (UU) itu hanya menjadi macan kertas dan tidak bergigi. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 12. Udang merupakan salah satu komoditas perikanan andalan Indonesia yang sangat potensial untuk diekspor. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 131 Tahun 2023 . Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 131 Tahun 2023 . 31 Tahun 2004 mengenai perikanan yang disahkan oleh DPR dan Presiden pada tahun 2009. 8. LN No. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. Pelanggaran yang terjadi di pelabuhan perikanan, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik PNS (Pasal 73 Ayat (3) UU Perikanan). Ditetapkan Tanggal : 28. Pejabat Undang-Undang bertanggungjawab memberi khidmat nasihat perundangan kepada Jabatan dalam perkara berkaitan pemuliharaan, pengurusan dan pemajuan sektor perikanan di Malaysia. Unduh dokumen resmi tentang perubahan UU No. UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan menggantikan dan mencabut UU 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Lidkadja & Daniel F. Medan Merdeka Timur No. id. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), pemerintah mengklaim akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menyelesaikan masalah dalam sektor kelautan dan perikanan. dalam Undang-Undang Perikanan penyidik PPNS juga berwenang melakukan penyidikan di wilyah ZEEI; c. Untuk itu, pengelolaan perikanan dan wilayah pesisir harus ditekankan pada dua landasan di atas. Indonesia. Tujuan Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis maka didapatlah beberapa tujuan dalam pembuatan makalah kali ini yaitu: 1. 05/MEN/2009 tentang Skala. Pasal 102 berbunyi: ” Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana. Perikanan tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; Mengingat : 1. 16, LN. 1. Perikanan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran. Parlemen membuat Undang-Undang Perikanan tersebut, namun dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat yang mencintai hukum di Indonesia Dengan berdasarkan latar belakang diatasmaka penulis mengangkat skripsi ini dengan judul: “Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan BahanUndang-Undang Perikanan, terdapat pada pasal 84 sampai dengan 104. a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan menggunakan bentuk dakwaan alternatif terhadap Terdakwa, yakni: Pertama: Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ; atau. U. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka peraturan-peraturan ini dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu: a) Algemeene. JAKARTA (7/3) - Pemerintah secara resmi menetapkan PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Sektor Kelautan dan Perikanan. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria serta TAP MPR RI No. BAHAGIAN II PENTADBIRAN 3. Jakarta Tanggal Penetapan. Mengingat : 1. karena melanggar pasal 5, 6, 7,9, 21, 25 Undang – Undang No. 3299, website depkumham. Dasar hukum PP 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433). 05 Januari 2016. Ketentuan Sanksi. -Untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan. UU ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya ikan, usaha, pungutan, penelitian, dan lainnya. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Penbudidaya Ikan dan Petambak Garam (Tabel 1). Undang - Undang No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu usaha untuk menuju ke arah perwujudan masyarakat sosialis Indonesia pada. RUU Perikanan, Senin 2 April 2018 . polri. RANCANGAN. Undang-Undang 31/2004 yang telah diperba-harui dengan UU 45/2009 tentang Perikanan, Undang-Undang 27/2007 yang telah diperba-harui dengan UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 000. PERMEN KP Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PERMEN KP Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di WPPNRI Unduh. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang. Undang Undang No. 18. Dokumen hukum ini berisi peraturan perundang-undangan yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Bassie, Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal.